1.

 CUTI

A.

 DASAR :

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2. PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANGPEDOMAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
3. SURAT- EDARAN NOMOR: 01/SE/1977 TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

B.

 PERSYARATAN :

1.

 Cuti tahunan;

•  Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
•  Fotocopi SK CPNS
•  Fotocopi SK PNS
•  Fotocopi SK Pangkat Terakhir
•  Fotocopi SK Jabatan Terakhir

2.

 Cuti besar;

•  Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
•  Fotocopi SK CPNS
•  Fotocopi SK PNS
•  Fotocopi SK Pangkat Terakhir
•  Fotocopi SK Jabatan Terakhir
•  Jadwal Keberangkatan Haji

3.

 Cuti sakit;

• Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
• Fotocopi SK CPNS
• Fotocopi SK PNS
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir
• Fotocopi SK Jabatan Terakhir
• Surat dari Dokter yang ditunjuk Pemerintah

4.

 Cuti melahirkan;

• Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
• Fotocopi SK CPNS
• Fotocopi SK PNS
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir
• Fotocopi SK Jabatan Terakhir
• Surat Keterangan melahirkan dari Dokter/Bidan

5.

 Cuti karena alasan penting;

• Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
• Fotocopi SK CPNS
• Fotocopi SK PNS
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir
• Fotocopi SK Jabatan Terakhir
• Surat Keterangan Alasannya

6.

 Cuti bersama;

• Keputusan Presiden
• Keputusan Bupati / Walikota

7.

 Cuti di luar tanggungan negara.

• Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No. 01/SE/1999)
• Melampirkan surat permohonan izin cuti di luar tanggungan negara
• Fotocopi SK CPNS
• Fotocopi SK PNS
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir
• Fotocopi SK Jabatan Terakhir
• Surat Keterangan lain yang diperlukan

2.

 TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (TASPEN)

A.

 DASAR :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
2. SK Direksi PT TASPEN Nomor SK-17/dir/1999 tentang TASPEN, dengan ini kami mengajukan permohonan pembuatan Kartu  Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) :

B.

 PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dan Nominatif (No., Nama., Nip., Gol., Keterangan);
2. Fotocopi SK CPNS, legalisir BKD;
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Asli;
4. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga ( SKUMPTK ) Asli;
5. Fotocopi NCR Gaji, legalisir SKPD masing-masing;
6. Fotocopi KTP ;

3.

 KARTU PEGAWAI (KARPEG)

A.

 DASAR :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 217 Tahun 1974
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil,

B.

 PERSYARATAN :

1.

 Surat Pengantar ;

2.

 Data Nominatif ( No. - Nama. - NIP. – Pangkat Golongan Ruang. - Jabatan. – Unit Kerja. - Tempat Tanggal Lahir – Jenis Kelamin. – Usulan, Ket );

3.

 Persyaratan KARPEG REGULER :

• Photocopy SK CPNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Penempatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK PNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Pangkat Terakhir – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy STTPL Prajabatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Pas Photo berwarna ,  background merah ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.

4.

 Persyaratan KARPEG – PENGGANTI (HILANG) :

• Photocopy SK CPNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Penempatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK PNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Pangkat Terakhir – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy STTPL Prajabatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Pas Photo berwarna ,  background merah ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar;
• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli);
• Mengisi Form. Lampiran X , SK KA.BAKN, No. 01/SE/1975 ,  09 - 01 - 1975

4.

 KARTU ISTRI (KARIS) DAN KARTU SUAMI (KARSU)

A.

 DASAR :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158.a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 tentang Kartu Istri ( Karis ) / Kartu Suami ( Karsu ) bagi Pegawai Negeri Sipil dan
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983, Lampiran I-A ( Laporan Perkawinan Pertama), Lampiran I-B ( Laporan Perkawinan Janda/Duda ) dan Lampiran XXVI ( Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil ).

B

 PERSYARATAN KARIS/KARSU REGULER

• Photocopy SK CPNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Penempatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK PNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Pangkat Terakhir – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Laporan Perkawinan Pertama Lampiran I-A , Daftar Keluarga PNS Lampiran XXVI , No. 08/SE/1983 , 26 – 04 – 1983 , cara pengisiannya  berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kaur Tata Usaha;
• Photocopy Surat Nikah – Legalisir basah KUA;
• Pas Photo berwarna, background merah ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.

C

 PERSYARATAN KARIS/KARSU – PENGGANTI (CERAI/MENINGGAL/HILANG)

• Photocopy SK CPNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Penempatan – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK PNS – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Photocopy SK Pangkat Terakhir – Legalisir basah di Unit Kerja masing-masing;
• Laporan Perkawinan Janda / Duda  Lampiran I-B , Daftar Keluarga PNS Lampiran XXVI , No. 08/SE/1983 , 26 – 04 – 1983 , cara pengisiannya  berkoordinasi dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kaur Tata Usaha;
• Photocopy Surat Nikah – Legalisir basah KUA;
• Pas Photo berwarna, background merah ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar;
• Karis/Karsu Asli sebelumnya;
• Photocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama - Legalisir basah Pengadilan Agama;
• Surat Kematian dari Desa/Kelurahan (Asli);
• Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli);
• Mengisi Form. Lampiran XXX , SK KA.BAKN, No. 08/SE/1983 ,  26 - 04 - 1983.

6.

 KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK (KPE)

A.

 DASAR :

• PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR TAHUN 2008 TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL ELEKTRONIK

B.

 PERSYARATAN :

• Surat Pengantar;
• Daftar Nominatif Usulan (No, Nama, NIP, Pangkat/Gol.Ruang, Jabatan, TMT CPNS, Masa Kerja);
• Fotocopi SK CPNS;
• Fotocopi SK PNS;
• Fotocopi Karpeg;
• Fotocopi NIP Konversi;
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir.

5.

 SATYALANCANA KARYA SATYA X, XX DAN XX TAHUN

A.

 DASAR :

• Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yang betul-betul telah menunjukkan Kedisiplinan, Kesetiaan, Kecakapan, Kejujuran, Pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai dilingkungan kerja kami dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B.

 PERSYARATAN :

• Surat Pengantar;
• Daftar Nominatif Usulan ( No,  Nama,  NIP, Pangkat/Gol.Ruang, Jabatan, TMT CPNS,  Masa Kerja );
• Daftar Riwayat Hidup  (sesuai Keputusan dari Kepala BKN No.11 Tahun 2002);
• Contoh Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang (terlampir);
• Fotocopi SK CPNS;
• Fotocopi SK PNS;
• Fotocopi Karpeg;
• Fotocopi NIP Konversi;
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir;
• Fotocopi SK Jabatan Terakhir (bagi yang menduduki Jabatan);
• Melampirkan Fotocopi Piagam Satyalancana Karya Satya,  yang dimiliki  (bagi yang pernah menerima);
• Melampirkan Fotocopi SK Mutasi Terakhir ( apabila ada );
• Semua fotocopi berkas persyaratan dilegalisir oleh SKPD masing-masing.

7.

 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS Kes)

A.

 DASAR :

• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

B.

 PERSYARATAN :

• Surat Pengantar;
• Fotocopi KK;
• Fotocopi KTP;
• Fotocopi Akta Kelahiran.

8.

 JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKm)

A.

 DASAR :

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (4) & Pasal 107 mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

B.

 PERSYARATAN :

• Surat Pengantar;
• Fotocopi SK CPNS;
• Fotocopi SK PNS;
• Fotocopi Karpeg;
• Fotocopi NIP Konversi;
• Fotocopi SK Pangkat Terakhir;